KPK Apresiasi Pelayanan PTSP Palopo

"Jika ingin belajar pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, tak usah jauh-jauh. Datang saja di PTSP Kota Palopo," demikian dikatakan Maruli Tua, Supervisor pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan peserta Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi untuk Wilayah Palopo - Luwu - Enrekang - dan Sidrap yang diselenggarakan di Auditorium Saokutae, Rabu, 9 Agustus 2017. Bukan tanpa alasan jika Maruli Tua bersama Ramdhani dari Deputi pencegahan memberikan apresiasi dan ekspektasi yang tinggi pada DPMPTSP Kota Palopo.

Sebelum acara Monev Pencegahan, Maruli Tim Monev Pencegahan KPK sempat mengunjungi DPMPTSP dan melakukan simulasi terhadap SOP yang ada di Kantor yang dipimpin Farid Kasim Judas ini. Hal yang menjadi perhatian Tim Monev adalah proses penyelesaian perizinan yang sangat transparan. Mulai dari proses pendaftaran sampai pada terbitnya izin. Setiap pemohon dapat memantau perjalanan berkas izin melalui "Tracking System" yang tersedia pada aplikasi SIMAP DPMPTSP. Maruli bahkan melakukan uji coba pada sistem tersebut dan mengagumi hasilnya. Selain "Tracking System", Maruli juga sempat menguji fungsi Barcode System yang digunakan pada formulir perizinan. Melalui aplikasi Barcode Scanning pada handphonenya, Maruli menguji barcode pada salah satu form izin. Hasilnya cukup memuaskan karena hanya dengan scanning barcode, setiap pemohon izin dapat melakukan tracking dan memantau proses penerbitan izinnya.

Hal lain yang mendapat apresiasi Tim Monev KPK adalah sistem pembayaran untuk jenis izin berbayar, seperti IMB dan HO. Untuk pembayaran, pemohon tidak dibolehkan untuk melakukan pembayaran langsung pada petugas perizinan. Pembayaran dilakukan melalui setoran pada bank yang kantor kasnya tersedia di kantor PTSP. "Hal ini sangat baik untuk mencegah adanya pungli oleh staf pelayanan". Selain itu, untuk izin yang berbayar setiap pemohon dimungkinkan untuk melakukan simulasi perhitungan sendiri sehingga menutup kemungkinan adanya Mark up biaya izin oleh petugas.

 

Farid Kasim Js, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mendampingi Tim Monev sempat meminta saran dan masukan dari Tim Pencegahan bilamana terdapat hal-hal yang masih perlu perbaikan. Namun Tim Maruli justru berharap sistem yang sudah baik tersebut di tularkan dan direplikasi oleh SKPD-SKPD lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Maruli bersama Ramdhani juga memuji langkah berani DPMPTSP dalam membuat kebijakan Jemput Antar Perizinan serta Layanan Weekend Pada kesempatan terpisah, Kadis DPMPTSP meminta kepada seluruh pejabat dan staf perizinan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tak lupa ia berterimakasih atas dedikasi seluruh pejabat dan staf DPMPTSP. "Kita bersyukur bahwa apa yang kita rancang dan usahakan di akhir tahun lalu mendapat apresiasi dari Tim Pencegahan KPK, padahal kedatangan mereka ke tempat kita secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan. Saya berharap apa yang sudah baik ini kita rawat dan kita tingkatkan", pesan Farid pada apel pagi, Kamis, 10 Agustus 2017.

Komentar

Belum ada komentar

Tinggalkan Komentar