Selamat Datang di Website Resmi DPMPTSP Kota Palopo  |  DPMPTSP Palopo laksanakan Layanan Ekstra Prima  |  Produk Andalan Pelayanan Akhir Pekan Ditiadakan Selama Bulan Ramadhan  |  Undangan Pelatihan Services Excellence PTSP  |  Mekanisme Gerai PTSP dengan Aplikasi SIMAP  |  PEMBERITAHUAN UNTUK PEMEGANG SURAT IZIN API-U DAN API - P SEGERA MELAKUKAN PERUBAHAN API-U DAN API-  |  Pengunduran Jadwal Pelatihan SIMAP Online  |  Prosedur dan Mekanisme Layanan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu  |  Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT Huadi Nickel Alloy Indonesia  |  Ramah Investasi, PAD Meningkat !

Developer Apresiasi Layanan Perizinan Pemkot Palopo

Developer real estate se Kota Palopo memberikan apresiasinya terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo di bawah kepemimpinan H Judas Amir karena mampu menghadirkan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk urusan perizinan.

Hal ini terungkap dalam pertemuan silaturahmi antara Walikota Palopo H Judas Amir dengan pengembang real estate se Kota Palopo di Mega Plaza Ballroom Palopo, Rabu (16/8/2017).

“Pelayanan perizinan Palopo oleh BPMPPT sangat membantu kami pengusaha real estate. Tidak berbeli belit, mudah, cepat dan tidak ada pungli,” ujar Ketua Forum Komunikasi Pengembang Sawerigading, H Suardi.

Walikota Palopo H Judas Amir dalam pertemuan tersebut mengatakan, keberadaan pemerintah dalam hal ini Pemkot Palopo selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Palopo termasuk para pengembang real estate.

“Pemerintah hadir memberikan rahmat dan perlindungan kepada masyarakatnya. Pengembang adalah mitra pemerintah tentu kita memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Palopo di bawah komando Farid Kasim Judas memiliki konsep jelas dalam memberikan pelayanan perizinan dan upaya peningkatan investasi di Palopo.

Menurut Farid Kasim, DPMPTSP Palopo dalam memberikan izin pembangunan perumahan bagi para developer, pihaknya membentuk tim terpadu. Tim terpadu itu di dalamnya antara lain BPN (Badan Pertanahan Nasional ), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan lain sebagainya.

“Sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk mendapatkan perumahan yang layak bisa terpenuhi. Pengembang juga tidak direpotkan dengan hal hal mendasar seperti persoalan lahan dan air sebagai kebutuhan dasar,” jelas Farid. (Sumber : Berita Kota Makassar)

Komentar

Belum ada komentar

Tinggalkan Komentar