Selamat Datang di Website Resmi DPMPTSP Kota Palopo  |  DPMPTSP Palopo laksanakan Layanan Ekstra Prima  |  Produk Andalan Pelayanan Akhir Pekan Ditiadakan Selama Bulan Ramadhan  |  Undangan Pelatihan Services Excellence PTSP  |  Mekanisme Gerai PTSP dengan Aplikasi SIMAP  |  PEMBERITAHUAN UNTUK PEMEGANG SURAT IZIN API-U DAN API - P SEGERA MELAKUKAN PERUBAHAN API-U DAN API-  |  Pengunduran Jadwal Pelatihan SIMAP Online  |  Prosedur dan Mekanisme Layanan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu  |  Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT Huadi Nickel Alloy Indonesia  |  Ramah Investasi, PAD Meningkat !

DPMPTSP selenggarakan Work Action Plan Mal Pelayanan Publik

Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyaralat menyelenggarakan Work Action Plan Mal Pelayanan Publik (MPP) Rabu, 19/12/2018 di Ruang Pola Kantor Walikota Palopo.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Walikota, Rahmat Masri Bandaso ini, selain dihadiri oleh instansi pelayanan publik lingkup Pemkot Palopo, juga dihadiri oleh Kemenag Kota Palopo, Polres, Imigrasi, KPP Pratama, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM dan PLN.

Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Palopo, Farid Kasim Judas, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan  untuk menyongsong peluncuran Mal Pelayanan Publik yang direncakan pada Januari 2019 nanti.

Mal Pelayanan publik sendiri adalah Konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari pelayanan terpadu yang saat ini belum terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat, dimana kita hanya datang ke satu tempat untuk memenuhi semua keperluan kita, dalam hal ini masyarakat.

FKJ, sapaan akrab Farid Kasim Judas menambahkan bahwa MPP ini diharapkan bukan hanya penyatuan spasial, tapi lebih jauh adalah integrasi sistem antara instansi-instansi terkait. Juga lebih memudahkan dalam koordinasi lintas instansi . “Dengan begitu, masyarakat lebih dimudahkan dalam urusan-urusan adminstrasi” jelasnya.

Sementara Wakil Walikota Palopo dalam sambutannya memberikan apresiasi pada kegiatan WAP MPP ini. "Beginilah seharusnya pemerintah, terus berinovasi untuk memberikan layanan yang mudah bagi masyarakat", jelas Wawali. RMB, sapaan akrab Wawali menambahkan bahwa, pelayanan publik yang baik sebenarnya bukanlah hal baru bagi kita, karena sebenarnya itu adalah karakter masyarakat kita sejak dulu. "Kita mengenal konsep Sipakatau Sipakalebbi. Kearifan lokal tersebut harus menjadi karakter kita ketika melayani publik", jelasnya.

Direktur Yayasan Adil Sejahtera, Ismu Iskandar, pemateri pokok dalam WAP MPP dalam paparannya menjelaskan bahwa untuk efektifnya MPP, harus dipetakan instansi-instansi yang akan bergabung, baik secara spasial maupun secara sistem. Sebagai langkah awal, selain instansi lingkup kota Palopo, seperti Dukcapil, Tenaga Kerja, PDAM, Bapenda, instansi vertikal yang sepakat untuk tergabung di MPP adalah KPP Pratama untuk urusan NPWP, Kemenag untuk pendaftaran Haji dan Umrah, BPJS Ketenagakerjaan untuk BPJS perusahaan / pekerja. Kepolisian, Untuk SKCK, PLN untuk pendaftaran dan pengaduan, serta  instansi vertikal / BUMN yang lainnya.

 

191218 (kg/rdk).

Komentar

Belum ada komentar

Tinggalkan Komentar