Selamat Datang di Website Resmi DPMPTSP Kota Palopo  |  DPMPTSP Palopo laksanakan Layanan Ekstra Prima  |  Produk Andalan Pelayanan Akhir Pekan Ditiadakan Selama Bulan Ramadhan  |  Undangan Pelatihan Services Excellence PTSP  |  Mekanisme Gerai PTSP dengan Aplikasi SIMAP  |  PEMBERITAHUAN UNTUK PEMEGANG SURAT IZIN API-U DAN API - P SEGERA MELAKUKAN PERUBAHAN API-U DAN API-  |  Pengunduran Jadwal Pelatihan SIMAP Online  |  Prosedur dan Mekanisme Layanan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu  |  Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT Huadi Nickel Alloy Indonesia  |  Ramah Investasi, PAD Meningkat !

Pejabat Kemenpan RB Apresiasi Konsep Mal Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Palopo

PALOPO — Tekad kuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo untuk menjadikan daerah ini sebagai kota pertama di Indonesia Timur dan Sulsel yang membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) segera terwujud.

Guna hal itu, Pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo, Selasa, 05/02/2019 kemarin.

Kedatangan Rombongan Kemenpan RB RI tersebut disambut langsung oleh Kepala DPMPTSP Kota Palopo, Farid Kasim Judas (FKJ), yang selanjutnya diterima oleh Walikota Palopo HM Judas Amir di Ruang Kerja Walikota Palopo.

Usai diterima oleh Walikota Palopo,  yang didampingi Wakapolres Palopo Kompol Worosusilo bersama Perwakilan Kodim 1403 Sawerigading, dilanjutkan dengan kunjungan ke kantor baru DPMPTSP, dan pemaparan terkait pelaksanaan konsep Mal Pelayanan Publik.

Pada kesempatan itu, Walikota Judas Amir, saat menerima kunjungan Pejabat Kemenpan-RB mengucapkan selamat datang di Kota Palopo seraya berharap, Kunker Kemenpan RB ini, khususnya terkait Mal Pelayanan Publik, akan memberikan hal baru bagi dunia pelayanan di Kota Palopo.

” Ke depan selaku Pemerintah Kota Palopo, kita sangat berharap dalam memberikan pelayanan berbagai perizinan, perbankan, pajak dan kepolisian, akan lebih mudah lagi, ” ungkap Judas Amir.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala DPMPTSP Kota Palopo Farid Kasim Judas (FKJ), usai pemaparan konsep Mal Pelayanan Publik.

Dimana kunjungan Kemenpan RB RI di kantornya, merupakan angin segar bagi perkembangan pelayanan di instansi dipimpinnya itu.

Lanjut FKJ, terkait MPP, yang disampaikan oleh pihak Kemenpan RB RI, akan diupayakan untuk disempurnakan, termasuk masukan, juga saran yang sifatnya membangun, dimana nantinya menjadi bahan untuk dilakukan pengembangan.

”Saat ini kantor DPMPTSP Kota Palopo sendiri, masih bangunan baru, yang baru saja ditempati, tentunya masih membutuhkan pengembangan serta pembenahan lebih baik lagi,” tutur FKJ

Kata FKJ, dalam pemenuhan target pelayanan yang maksimal tentunya butuh waktu namun secara bertahap akan diupayakan. Termasuk pembenahan kantor untuk menampung semua jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Saat ini, Kota Palopo menjadi pelopor dalam hal pelayanan untuk wilayah Sulsel dan DPMPTSP sendiri sudah tergabung 18 Perangkat Daerah Teknis didalamnya, dimana diharapkan, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Tinggal bagaimana standar operasional pelayanan secara menyeluruh yang akan diterapkan sehingga alur pelayanan semakin hari semakin lebih baik lagi, “ ungkap FKJ.

Sementara itu, Dra. Damayani Tyastianti, MQM, yang merupakan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksana Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III, pada kunjungan ini mengapresiasi pelayanan yang sudah berjalan di DPMPTSP Kota Palopo

“Apalagi dengan bergabungnya 18 SKPD Teknis tentunya akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam kepengurusan berbagai hal,” kata Dra. Damayani Tyastianti, MQM.

Pada kesempatan yang sama, Dra. Damayani Tyastianti, MQM, mengatakan, lebih menguatkan, terkait kenyamanan dalam pelayanan. Dari sisi konsep dan manajemen sudah bagus, tinggal layout dan informasi digital pelayanan yang perlu ada pembenahan, termasuk pengaturan antrian.

“Dengan bergabungnya 18 SKPD didalamnya termasuk instansi vertikal, tentunya akan lebih membutuhkan kenyamanan, karena banyaknya masyarakat yang datang, sehingga kenyamanan masyarakat dan, kenyamanan pemberi layanan juga harus diutamakan,” harapnya.

Ia menambahkan dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik tersebut masyarakat dapat memperoleh layanan one stop service untuk semua perizinan.

Ini juga dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), inilah kenapa kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan.

“Dengan pola MPP tersebut tentunya akan terselenggaranya pelayanan publik yang prima sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat terkait perizinan,” pungkasnya.

 

*sumber : mediadutaonline.com

Komentar

Belum ada komentar

Tinggalkan Komentar