Selamat Datang di Website Resmi DPMPTSP Kota Palopo  |  DPMPTSP Palopo laksanakan Layanan Ekstra Prima  |  Produk Andalan Pelayanan Akhir Pekan Ditiadakan Selama Bulan Ramadhan  |  Undangan Pelatihan Services Excellence PTSP  |  Mekanisme Gerai PTSP dengan Aplikasi SIMAP  |  PEMBERITAHUAN UNTUK PEMEGANG SURAT IZIN API-U DAN API - P SEGERA MELAKUKAN PERUBAHAN API-U DAN API-  |  Pengunduran Jadwal Pelatihan SIMAP Online  |  Prosedur dan Mekanisme Layanan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu  |  Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT Huadi Nickel Alloy Indonesia  |  Ramah Investasi, PAD Meningkat !

KPK Datangi MPP Palopo?

Dalam rangkaian Monev KPK di Kota Palopo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo masuk dalam Agenda Monev KPK tersebut. TIM KPK yang dikoordinasi oleh Ibu Linda itu menyambangi kantor DPMPTSP atau Mal Pelayanan Publik (MPP) malam hari pukul 19:00. Dalam sambangannya Ibu Linda didampingi oleh PLT Kepala Inspektorat Farid Kasim Js (FKJ) yang juga ex. Kepala Perizinan dan di sambut langsung oleh PLT Kepala Perizinan Muslimin, SE dan pejabat struktural DPMMPTSP.

Saat baru memasuki MPP Tim dari KPK cukup dibuat terkesima oleh layout MPP, sembari berkeliling keliling melihat ruangan, PLT Kepala Perizinan juga memaparkan sedikit alur pelayanan pada MPP yang bisa dibilang masih seumur jagung.

Setelah puas melihat kondisi ruang pelayanan, Tim KPK dan Tim Inspektorat diajak untuk ke ruang kepala Perizinan agar bisa mendengar saran saran dari Inspektorat. Inspektorat pun mulai menyampaikan hal-hal yang dianggap bisa menjadi “celah” untuk terjadinya Korupsi pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Setelah mendengar penyampaian dari Inspektorat, KPK pun meminta penjelasan dari PLT Kepala Perizinan dan belia pun mejawab satu persatu dibantu oleh semua Kepala Bidang yang menangani permasalahan tersebut.

Setelah mendengar penjelasan dari pihak Perizinan, KPK dan Inspektorat pun tampak puas dan terus mendorong PTSP Palopo untuk jangan puas dengan yang ada sekarang. “banyak sekali aspek yang masih bisa di perbaiki, yaa sekarang bagus sih, tapi kan kalau bisa kita tingkatkan maka akan lebih baik lagi, pokoknya jangan ada celah untuk KKN dan Pungli” ucap tim dari KPK. “itu Banner lama yang masih mencantumkan biaya padahal sudah tidak ada biaya, itu sangat bahaya itu. Kalau pemohon tidak tau aturan baru bagaimana? Ya kan?” tambahnya. PLT Kepala Perizinan pun mencatat semua himbauan dari KPK dan berjanji akan segera memperbaiki hal-hal yang menjadi “Warning” bagi DPMPTSP Kota Palopo.

Komentar

Belum ada komentar

Tinggalkan Komentar