Birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi hambatan perkembangan usaha di Indonesia. Dari beberapa hasil studi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa proses perizinan tidak memiliki kejelasan prosedur, mekanisme yang berbelit-belit, tidak transparan, waktu yang tidak pasti, dan biaya tinggi yang harus dikeluarkan masyarakat terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak resmi. Menyadari akan hasil studi tersebut, maka pemerintah daerah Kota Palopo sangat responsive dan akomodatif untuk melakukan perubahan pelayanan publik dibidang perizinan melalui Permendagri
Selengkapnya...
Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyaralat menyelenggarakan Work Action Plan Mal Pelayanan Publik (MPP) Rabu, 19/12/2018 di Ruang Pola Kantor
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) audiensi dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palopo, Kamis, 13 Desember 2018 Audiensi tersebut
“Persaingan ekonomi global yang semakin ketat saat ini menempatkan kebijakan penanaman modal menjadi strategis untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional maupun daerah. Untuk
Senin 12 November 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo mendapat kunjungan dari DPMPTSP Provinsi. Kunjungan ini merupakan asistensi dan supervisi penyelenggaraan
| Nama Instansi | Nomor Telpon |
|---|---|
| POLISI | 0471 - 21110 |
| Rumah Sakit Umum | 0471 - 24356 |
| DAMKAR | 0471 - 22501 |
| PDAM | 0471 - 21247 |
| PLN | 0471 - 24001 |
| PMI | 0471 - 24678 |
| Telkom | 0471 - 23900 |
| PJU | 0471 - 351188 |
Dec 15
