Birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi hambatan perkembangan usaha di Indonesia. Dari beberapa hasil studi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa proses perizinan tidak memiliki kejelasan prosedur, mekanisme yang berbelit-belit, tidak transparan, waktu yang tidak pasti, dan biaya tinggi yang harus dikeluarkan masyarakat terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak resmi. Menyadari akan hasil studi tersebut, maka pemerintah daerah Kota Palopo sangat responsive dan akomodatif untuk melakukan perubahan pelayanan publik dibidang perizinan melalui Permendagri
Selengkapnya...
Dalam rangkaian Monev KPK di Kota Palopo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo masuk dalam Agenda Monev KPK tersebut. TIM KPK yang dikoordinasi oleh Ibu Linda
Selain dihadiri WAGUB Sulawesi-Selatan, acara launching Mal Pelayanan Publik Kota Palopo juga dihadiri langsung oleh Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian MENPAN-RB Ibu Damayani, Direktur
Senin 08 April 2019, Sebelum berbalik ke Makassar untuk menjalankan tugasnya, Nurdin Abdullah menyempatkan diri berkunjung ke Mall Pelayanan Publik atau kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Dalam rangka menyempurnakan pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Palopo, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang
| Nama Instansi | Nomor Telpon |
|---|
Dec 15
