Birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi hambatan perkembangan usaha di Indonesia. Dari beberapa hasil studi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa proses perizinan tidak memiliki kejelasan prosedur, mekanisme yang berbelit-belit, tidak transparan, waktu yang tidak pasti, dan biaya tinggi yang harus dikeluarkan masyarakat terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak resmi. Menyadari akan hasil studi tersebut, maka pemerintah daerah Kota Palopo sangat responsive dan akomodatif untuk melakukan perubahan pelayanan publik dibidang perizinan melalui Permendagri
Selengkapnya...
Penandatanganan dan launching Loket Pelayanan Publik PT. Pegadaian (Persero) Area Palopo untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Palopo, dilaksanakan di
Hari ini 10 Mei 2021 Loby atau ruang tunggu MPP Kota Palopo nampak berbeda, ya hari ini MPP Kota Palopo melaunching Loket layanan terbarunya yang bersinergi dengan Kantor Kejaksaan Negeri Kota
DPMPTSP Kota Palopo kedatangan tim dari DPRD Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Wajo dalam rangka kunjungan kerja sebagai study tiru dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene, Sulawesi Barat, belajar pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Palopo. Rombongan DPRD Majene disambut Sekda Palopo, Drs. Firmanzah
| Nama Instansi | Nomor Telpon |
|---|---|
| POLISI | 0471 - 21110 |
| Rumah Sakit Umum | 0471 - 24356 |
| DAMKAR | 0471 - 22501 |
| PDAM | 0471 - 21247 |
| PLN | 0471 - 24001 |
| PMI | 0471 - 24678 |
| Telkom | 0471 - 23900 |
| PJU | 0471 - 351188 |
