Selamat Datang di Website Resmi DPMPTSP Kota Palopo  |  DPMPTSP Palopo laksanakan Layanan Ekstra Prima  |  Produk Andalan Pelayanan Akhir Pekan Ditiadakan Selama Bulan Ramadhan  |  Undangan Pelatihan Services Excellence PTSP  |  Mekanisme Gerai PTSP dengan Aplikasi SIMAP  |  PEMBERITAHUAN UNTUK PEMEGANG SURAT IZIN API-U DAN API - P SEGERA MELAKUKAN PERUBAHAN API-U DAN API-  |  Pengunduran Jadwal Pelatihan SIMAP Online  |  Prosedur dan Mekanisme Layanan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu  |  Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT Huadi Nickel Alloy Indonesia  |  Ramah Investasi, PAD Meningkat !

Layanan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri

Deskripsi

Izin Prinsip Penanaman Modal dengan Masa berlaku sama dengan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip. (2) Jangka Waktu Penyelesaian Proyek dapat diberikan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun tergantung karakteristik bidang usaha, di cetak di atas kertas F4 100 gram, resmi dengan tandatangan dan cap stempel basah.

A. Dasar Hukum

  1. UU Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  2. UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  3. UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  4. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  5. UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
  6. Perpres No 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal
  7. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota;
  8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  9. Perpres No 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
  10. Perpres No 97 Tahun 2014 tentang PTSP
  11. Perka BKPM No 4 Thn 2014 tentang SPIPISE
  12. Perka BKPM No. 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
  13. Perka BKPM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
  14. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MASING-MASING SEKTOR USAHA
  15. Peraturan WalikotaPalopo Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di KotaPalopo
  16. Peraturan WalikotaPalopo Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Peleimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Palopo
  17. Peraturan Walikota Palopo  No. 312 Tahun 2016 tentang  Tim Teknis pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Palopo

B. Persyaratan
  1. Permohonan izin prinsip
  2. Bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP
  3. Bagi yang badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki perusahaan.
  4. Bagi yang telah berbadan hukum Indonesia, dalam bentu perseroan terbatas, melampirkan Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP perusahaan;
  5. Keterangan Rencana Kegiatan (KRK)
  6. Rekomendasi dari kementrian/lembaga Pembina apabila diisyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
  7. Surat kuasa asli untuk pengurusan izin yang diwakilkan
C. Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir pendaftaran di Loket Informasi Front Office DPMPTSP atau melalui Website kami.
  2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;
  3. Staf Loket Pendaftaran  memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi pendaftaran permohonan izin dan pemohon diberikan bukti pendaftaran;
  4. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
  5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke Bidang Pengkajian & Pemrosesan PTSP yang ada di Back Office, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
  6. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan lapangan dan atas dasar tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP selau koordinator TIM Teknis, membuat dan menandatangani BAPL.
  7. Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang Inforamasi, Pengaduan & Pelayanan Terpadu untuk diterbitkan surat penolakannya dan disampaikan ke pemohon sesuai dengan standar waktu yang ditentukan.
  8. Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke Bidang Pengkajian & Pemrosesan PTSP untuk pencetakan izin.
  9. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, di cap stempel dan diarsipkan di Bidang Pelayanan Perizinan diteruskan ke loket penyerahan.
  10. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti  pendaftaran, bukti pembayaran dan kesesuaian identitas pemohon.

D. Waktu Proses Izin

Lama Waktu Penyelesaian Izin Maksimal 5 hari kerja.

E. Biaya / Retribusi

GRATIS

F. Produk Pelayanan

Izin Prinsip Penanaman Modal dengan Masa berlaku sama dengan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip.  (2) Jangka Waktu Penyelesaian Proyek dapat diberikan 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun tergantung karakteristik bidang usaha, di cetak di atas kertas A4 80 gram, resmi dengan tandatangan dan cap stempel basah.

G. Pengelolaan Pengaduan

  1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelayanan Terpadu atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
  2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
  3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
  4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.