Selamat Datang di Website Resmi DPMPTSP Kota Palopo  |  DPMPTSP Palopo laksanakan Layanan Ekstra Prima  |  Produk Andalan Pelayanan Akhir Pekan Ditiadakan Selama Bulan Ramadhan  |  Undangan Pelatihan Services Excellence PTSP  |  Mekanisme Gerai PTSP dengan Aplikasi SIMAP  |  PEMBERITAHUAN UNTUK PEMEGANG SURAT IZIN API-U DAN API - P SEGERA MELAKUKAN PERUBAHAN API-U DAN API-  |  Pengunduran Jadwal Pelatihan SIMAP Online  |  Prosedur dan Mekanisme Layanan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu  |  Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT Huadi Nickel Alloy Indonesia  |  Ramah Investasi, PAD Meningkat !

Layanan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Deskripsi

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

A. Dasar Hukum

  1. UU Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  2. UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
  3. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  4. UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  5. PP Nomor 97 Tahun 2012  Tentang  Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
  6. Perpres Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang PM
  7. Perpres No 97 Thn 2014 tentang PTSP
  8. Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan PM sebagaimana telah diubah dengan Perka BKPM No 12 Thn 2013
  9. Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  10. Peraturan Menaker Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  11. Peraturan WalikotaPalopo Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di KotaPalopo
  12. Peraturan WalikotaPalopo Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu di KotaPalopo
  13. Peraturan WalikotaPalopo  No. 312 Tahun 2016 tentang  Tim Teknis pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Palopo

B. Persyaratan
  1. Alasan perpanjangan IMTA
  2. Fotokopi IMTA yang masih berlaku
  3. Fotokopi keputusan Rencana Penggunaan TKA yang masih berlaku
  4. Paspor TKA yang masih berlaku
  5. Pas photo berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
  6. Fotokopi bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981
  7. Fotokopi perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan
  8. Fotokopi bukti gaji/upah TKA
  9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Wajak bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
  10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja TKA
  11. Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum indonesia
  12. Fotokopi bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
  13. Fotokopi surat penunjukan Tenaga Kerja Indonesia pendamping
  14. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping dalam rangka alih teknologi disertai dengan copy bukti sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan
  15. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait
  16. Laporan keberadaan TKA / Surat Keterangan Keberadaan TKA dari instansi teknis terkait
C. Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir pendaftaran di Loket Informasi Front Office DPMPTSP
  2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;
  3. Staf Loket Pendaftaran  memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi pendaftaran permohonan izin dan pemohon diberikan bukti pendaftaran;
  4. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
  5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke Bidang pengolahan perizinan dan non perizinan yang ada di Back Office, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
  6. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, dengan menvalidasi berkas permohonan dan mengecek data pemohon melalui aplikasi Sistem Pelayanan Perpanjangan IMTA yang terhubung dengan Sistem Pelayanan Penggunaan TKA Kemenaker RI serta melakukan kunjungan lapangan apabila diperlukan dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan atas dasar tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP selau koordinator TIM Teknis.
  7. Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan untuk diterbitkan surat penolakannya dan disampaikan ke pemohon sesuai dengan standar waktu yang ditentukan.
  8. Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Keuangan untuk dilakukan penghitungan retribusi dan  pencetakan SKRD.
  9. Petugas Loket Informasi di Front Office menghubungi pemohon, menyampaikan besaran retribusi dan meminta pemohon untuk membayarkan retribusi di loket pembayaran.
  10. Petugas loket pembayaran menerima dan merigistrasi pembayaran pemohon sesuai SKRD dan memberikan bukti pembayaran retribusi kepada pemohon.
  11. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melakukan pencetakan izin.
  12. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, di cap stempel dan diarsipkan di Bidang Pelayanan Perizinan dan non perizinan dan diteruskan ke loket penyerahan.
  13. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti  pendaftaran, bukti pembayaran dan kesesuaian identitas pemohon.

D. Waktu Proses Izin

Maksimal 3 hari kerja, sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap

E. Biaya / Retribusi

US$100 / Jabatan perbulan untuk setiap TKA (Tenaga Kerja Asing) dan dibayarkan didepan untuk 1 tahun atau disesuaikan dengan waktu pekerjaan.

F. Produk Pelayanan

Surat Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)    yang berlaku selama 12 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan Persetujuan masa kerja yang tertera pada RPTKA. Tetapi untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, dapat pula mengajukan IMTA Sementara yakni IMTA untuk pekerjaan yang dilakukan dibawah 12 bulan.

G. Pengelolaan Pengaduan

  1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Data dan Pengaduan  atau staf loket pengaduan di lingkungan BPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
  2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkanBPMPTSP.
  3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
  4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.