Sambutan Kepala DPMPTSP Kota Palopo

Birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi hambatan perkembangan usaha di Indonesia. Dari beberapa hasil studi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa proses perizinan tidak memiliki kejelasan prosedur, mekanisme yang berbelit-belit, tidak transparan, waktu yang tidak pasti, dan biaya tinggi yang harus dikeluarkan masyarakat terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak resmi. Menyadari akan hasil studi tersebut, maka pemerintah daerah Kota Palopo sangat responsive dan akomodatif untuk melakukan perubahan pelayanan publik dibidang perizinan melalui Permendagri Nomor 24 Tahun 2006. atas dasar tersebut komitmen pemerintah Kota Palopo untuk melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dengan membentuk lembaga pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dengan nama Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk dengan Perda Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2007 dengan kewenangan Pelayanan Perizinan dan secara resmi dioperasionalkan/dilaunching oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Juli 2007. Hanya berselang setahun lebih karena implikasi lahirnya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah sehingga dilakukan penataan perangkat daerah di lingkup pemerintahan Kota Palopo. Maka KPTSP berubah nama kelembagaan menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dengan Perda Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Palopo Nomor 47 Tahun 2009 dengan kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada KPT. 

Sejak terbentuknya sampai menjadi Badan yaitu Badan Penanaman Modal dan Peyalanan Perizinan Terpadu Kota Palopo masih menyelenggarakan pelayanan Perizinan sebanyak 13 jenis, sedangkan kewenangan Kota Palopo berjumlah 78 Jenis Izin, ini menandakan bahwa penerbitan izin selain ke 13 izin masih diselenggarakan di SKPD Teknis Masing-masing. Hal ini menyebabkan pelayanan penerbitan perizinan belum sesuai dengan harapan stakeholder penerima layanan Perizinan karena belum disederhanakan dan tersentralisasi dalam suatu satuan kerja sebagaimanana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada BAB XIII tentang Pelayanan Publik, Pasal 349 ayat (1) menyatakan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu dan daya saing daerah. Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sejak ditingkatkan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka untuk meningkatkan Mutu dan daya Saing Daerah dan untuk menciptakan Iklim investasi dan Usaha yang kondusif, salah satunya adalah dengan menyederhakan dan mendelegasikan wewenang seluruh perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo kepada DPMPTSP Kota Palopo, hal ini perlu ditunjang dengan  adanya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembenahan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut akan menghilangkan biaya ekonomi tinggi dan akan memudahkan pihak yang diberi wewenang untuk melakanakan pelayanan dan para pihak atau stkeholder yang akan mendapatkan pelayanan Perizinan. Dengan adanya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut pengawasan akan lebih mudah, yang diharapkan nantinya akan menarik minat investor serta memberi dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.