Penginputan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo pada tahun 2025 masih dilakukan secara manual. Proses manual ini menuntut pegawai untuk mengolah data survei secara konvensional, mulai dari menghimpun jawaban responden hingga melakukan rekapitulasi hasil. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain:
- Kurang Efektif
- Proses input memerlukan waktu yang lama karena dilakukan satu per satu.
- Pekerjaan menjadi berulang dan menyita tenaga pegawai, sehingga menunda proses analisis dan pelaporan.
- Kurang Akurat
- Tingginya risiko kesalahan manusia (human error) dalam memasukkan data responden.
- Hasil survei dapat mengalami bias atau ketidakakuratan yang memengaruhi validitas laporan SKM.
- Tidak Responsif terhadap Kebutuhan Digitalisasi
- Di era digitalisasi birokrasi, pelayanan publik dituntut untuk cepat, transparan, dan berbasis teknologi.
- Sistem manual menjadi penghambat inovasi serta tidak sejalan dengan tuntutan pelayanan modern.
- Dampak Terhadap Pelayanan Publik
- Laporan hasil SKM yang terlambat memengaruhi proses pengambilan kebijakan peningkatan kualitas layanan.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi berpotensi menurun jika hasil survei dianggap lambat atau tidak akurat